Sosialisasi Larangan Pemasangan Alat Peraga Pemilu

      SUBANG (MGO) -Sehubungan dengan maraknya pemasangan baliho oleh partai politik dan organisasi massa, pihak Pemerintah Kabupaten Subang berupaya menetapkan wilayah-wilayah yang dipekenankan dipasang maupun yang terlarang dipasang alat peraga sosialisasi kegiatan pemilu.

      Menurut Kasat Pol PP Kab. Subang, Drs. Asep Setia Permana, M.Si, Hal ini untuk menjaga ketertiban dan keindahan.untuk menyelaraskannya, Pemkab Subang telah menetapkannya melalui Peraturan Bupati Subang No. 9 tahun 2013 tentang Pengaturan Media Sosialisasi,

      Hal tersebut disampaikan Kasat Pol PP dalam acara sosialisasi Perbup Subang tentang Pengaturan Media Sosialisasi di Ruang Rapat Bupati. Selasa (11-6-2013). Adapun wilayah yang terlarang meliputi: Seluruh lingkungan Kantor Setda, SKPD Kabupaten, kecamatan, BUMN atau BUMD serta instansi vertikal yang berada di Kabupaten Subang. Seluruh instansi militer dan kepolisian di wilayah Kabupaten Subang. Institusi sekolah baik negeri maupun swasta, tempat beribadatan, seluruh gedung cagar budaya, gedung kebudayaan.

      Lingkugan Taman Kota yang terdiri dari Taman simpang Jalan Ahmad Yani, Taman Tugu PKK, Gedung Wisma Karya, halaman rumah dinas Ketua DPRD, Taman Aman Sejahtera, depan Kantor Pegadaian, Pedestrian jalur Jalan Agus Salim, Taman depan Bioskop Candra, Taman Bumderan lampu satu, taman depan Cadika, Taman Bunderan Wera, Taman Cicadas, pedestrian Jalan Katamso, Taman Jalan dua Ranggawulung, taman batas kota dna batas kabupaten.

      Lingkungan Pusat Pertokoan terdiri dari: Pertokoan Pujasera dan Pertokoan Jalan Otista. Lingkungan Jalan Protokol: Sepanjang jalan Otista, jalan Ahmad Yani, jalan Aria Wangsa Ghoparana, jalan Letjen Suprapto, jalan KS Tubun, jalan Mayjen Sutoyo, jalan S. Parman, jalan Ade Irma Suryani, jalan DI. Panjaitan, jalan Dharmodiharjo, jalan MT. Haryono, jalan Ki Hajar Dewantara, jalan Agus Salim, jalan Perintis Kemerdekaan, jalan Arief Rahman Hakim, jalan Kapten Piere Tandean, jalan Brigjen Katamso.

      Sedangkan wilayah-wilayah yang diperkenankan meliputi: Jalan Panji, Jalan Kertawigenda/O. Jayawisastra, Jalan Sutaatmaja, Jalan Kapten Hanafiah, Jalan Natasukarya, Jalan RA. Kartini, Jalan Sompi, Jalan Nusa Indah, Jalan Kapten Marsinu, Jalan Palabuan, Jalan Letnan Ukin.

      Selanjutnya menurut Asep pihaknya telah memerintahkan kepada anggota Pol PP untuk melakukan penertiban media sosialisasi yang dimulai sejak 13 Juni 2013. Perintah tersebut telah disampaikan kepada personil Pol PP hingga tingkat kecamatan. Mengenai ketentuan wilayah khusus di tingkat kecamatan yang belum diatur diserahkan kepada ketetapan kecamatan yang bersangkutan. “Misalnya di kecamatan ada areal yang belum diatur dalam Perbub silahkan kecamatan mengaturnya,” jelasnya.(*).

        • Dibaca: 326 kali

        TCE-Plugin by www.teglo.info