Kejari Subang Selamatkan Keuangan Negara 6,8 Milyar Rupiah

altSUBANG (MGO) – Upaya memulihkan keuangan daerah oleh Pemkab Subang terus diupayakan dengan melakukan penagihan tunggakan dalam bentuk pajak daerah ataupun lainnya. Untuk mengatasinya kemudian pihak Pemerintah Kabupaten Subang menggandeng Kejaksaan Negeri Subang sebagai Jaksa Pengacara Negara untuk melakuan penagihannya. Upaya ini dilandasi dengan UU No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan pasal 30 ayat 2.

Menurut mantan Kepala Seksi Pidana Umum, Sunarto sepanjang penanganan olehnya selama 1 tahun 3 bulan telah berhasil menyelamatkan keuangan negara dan daerah lebih dari 6,8 milyar rupiah yang terdiri keuangan dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kab Subang, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab Suban, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Kata Sunarto dengan pelimpahan kepada Kejaksaan penagihan yang dilakukan secara proktif melayangkan surat kepada tertagih dengan menyebutkan konsekuensi hukum secara perdata. Dengan tetap mengedepankan fleksibilitas. 

“Misalnya dilakukan dengan mencicil dari tunggakannya. Yang penting ada kemauan baik memenuhi kewajiban pembayaran,” ujarnya yang kini menjabat sebagai Kasie Pidana Umum.

Namun apabila menemui kebuntuan dalam penagihan bisa dilakukan upaya perdata berupa penarikan aset milik tertagih setelah melalui putusan hakim. “(Namun) kami tetap mengutamakan win-win solution dengan tertagih,” imbuhnya lagi.

Kepala Bidang Pendapatan II BPKD Kabupaten Subang, Fakhrudin menyebutkan sangat merasakan manfaat kinerja Kejaksaan yang telah berhasil melakukan penagihan. “Jadi kami bisa melakukan pelayanan lain misalnya pendataan dan penyisiran wajib pajak lainnya yang berpotensi,” katanya.(*).