Plt.Bupati Diminta Fasilitasi Pembentukan FK- BPD

      altSUBANG (MGO) - Sejumlah BPD meminta Plt. Bupati Subang, Hj. Imas Aryumningsih, untuk  segera memfasilitasi dibentuknya forum komunikasi Badan Permusyawaratan Desa (FK- BPD,red) se- Kabupaten Subang. Hal tersebut, dikemukakan Tim Add-Hock pembentukan Forum Komunikasi BPD Se-Kab.Subang, saat melakukan diskusi dengan Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Rabu (22/3/2017).

      Menurut Ketua Tim Add-Hock pembentukan Forum Komunikasi BPD Se-Kab.Subang Imanudin, guna memperkuat fungsi dan  peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal tersebut, tambah Iman, sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) no 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang telah mengalami perubahan.

      “Jika sebelumnya BPD hanya sebagai penyelenggara dari pemerintahan Desa, kini Fungsi dan Peran BPD menjadi lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan Desa. Artinya, BPD tidak lagi hanya duduk, disamping tetap mempunyai tanggung jawab untuk merencanakan, memantau setiap apa-apa yang menjadi kebijakan Aparatur Pemerintah Desa,"ujar Iman.

      Dengan demikian, tambah Iman, yang saat ini merupakan salah seorang anggota BPD Desa Binong, sudah selayakanya di Kabupaten Subang terbentuk Forum Komunikasi  Badan Permusyawaran Desa (BPD). Apalagi, lanjutnya, UU Desa no 6 tahun 2014 memberikan kewenangan dan kewenangan lokal desa dalam menyelenggarakan roda pemerintahan desa.

      “Tidak hanya itu, UU Desa telah mengamanatkan, Desa mendapat anggaran yang bersumber dari APBN, dimana setiap Desa akan mendapat Rp 1,5 milyar. Namun, Karena keterbatasan anggaran, kini dana desa yang bersumber dari APBN,  turun secara bertahap. Tiap tahun dana desa (DD, red)  selalu meningkat, yang saya ketahui 2016 dari DD perdesa dapat Rp 400 juta hingga Rp 600 juta,"jelasnya.

      Selain dari APBN, tambah Iman, pemerintahan desa juga mendapatkan sumber pendapatan dari Alokasi Dana Desa (ADD, red) yang bersumber dari pemerintah Daerah, Pendapatan asli Desa dan pendapatan sumber lainya. "Tidak kurang, saat ini pertahun, anggaran Desa mengelola lebih dari Rp. 1 milyar,"tambah Iman.

      Dengan jumlah anggaran yang besar, tambah Iman, dimaksudkan oleh pemerintah untuk memandirikan Desa dan mensejahterakan masyarakat Desa, namun, hal itu tidak akan terjadi manakala BPD tidak paham dan tidak mampu mentransformasikan aturan-aturan yang telah ditetapkan pemerintah. "Bagaimana mau melakukan pengawasan, pembinan dan merencanakan? apabila BPD tidak paham terhadap aturan yang telah ditetapkan,"katanya.

      Sementara menurut BPD Desa Bojongkeding, yang Sekretaris Tim Add-Hock Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Otong Yuda, mereka telah berdikusi dengan BPD di beberapa kecamatan dan pada akhirnya sepakat di Subang harus segera di bentuk Forum Komunikasi BPD Se-Kab.Subang. "Maka dibentuklah tim Add-Hock ini,"jelasnya.

      Sementara Ketua BPD Desa Gambarsari, Wawan Setiawan menyayangkan terhadap pemda Subang, dalam hal ini Plt.Bupati Subang, niatan baik untuk mebuat ruang komunikasi gagasan, issue Desa, Sharring perkembangan Desanya masing-masing, belum mendapatkan respon.

      "Bagimana kita mau membangun Subang? jika kami saja yang memiliki gagasan untuk membangun desa dalam rangka membangun Subang tidak mendapatkan respon yang baik. Kami tetap berharap, pemerintah daerah untuk mengakomodir apa yang dikehendaki oleh seluruh Ketua BPD ini. Kami tidak meminta apa-apa, hanya meminta persetujuan dan dukungannya,”tegas Wawan.(*)

        • Dibaca: 569 kali

        TCE-Plugin by www.teglo.info

         
                          

        Berita Terbaru

        Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan SUBANG (MGO) - Kapolsek Purwadadi Kab.Subang, Kompol Supratman S.sos memimpin langsung upacara peringatan Hari Pahlawan Nasiona...
        759 Anggota PPS Diambil Sumpah 759 Anggota PPS Diambil Sumpah SUBANG (MGO) – Sebanyak 759 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari 253 desa dan kelurahan di Kabupaten Subang dilant...
        Bupati : Wadah Nelayan PNTI Bupati : Wadah Nelayan PNTI SUBANG (MGO) – Bupati Subang, Imasa Aryumningsih menyatakan nelayan memiliki wadah dan media untuk menyalurkan keluhan se...
        Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa SUBANG (MGO) - Fungsi BPD di Kabupaten Subang bukan merupakan opsisi Kepala Desa (Kades) akan tetapi inovasinya untuk mengelola...
        PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PANTURA (MGO) - Kontraktor PT.Saneka yang mengerjakan proyek Drainase Cikampek-Sukamandi terkesan tertutup bagi publik.Pasalnya...