Buruh Jabar Tolak PP 78/2015

      altBANDUNG (MGO) - Ribuan buruh Jawa Barat yang tergabung dalam Aliansi Buruh Jawa Barat (ABJ) menggelar unjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Dipenogoro, Kota Bandung, kemarin.

      Mereka menuntut Gubernur Jawa Barat agar tidak menetapkan upah minimum provinsi 2017 dan mengabaikan Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015 tentang Pengupahan dalam menetapkan upah minimum kabupaten/ kota 2017.

      “Kemudian kami juga minta gubernur menetapkan upah sektor sesuai rekomendasi bupati/wali kota masing-masing. Kami juga meminta gubernur tidak menetapkan upah padat karya karena (upahnya) lebih kecil dengan upah minimum,” kata salah satu Kordinator ABJ Roy Jinto, di sela aksinya.

      Dia menjelaskan, semua tuntutan itu disuarakan karena bertentangan dengan Undang- Undang 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Terlebih lagi saat ini tidak dilakukan survei untuk mengetahui angka kebutuhan hidup layak (KHL).

      Padahal, ujar dia, undangundang mengamanatkan dalam menentukan UMP atau UMK salah satu itemnya adalah KHL dan harus melalui survei. “Tapi sekarang tidak dilakukan (survei) karena di dalam PP 78 ada pasal yang menyebutkan jika KHL itu adalah UMK yang sedang berjalan sekarang,” katanya. Selain itu, lanjut dia, pihaknya menolak penetapan UMK mengacu terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara nasional.

      Hal itu dinilai tidak adil. Karena pasti angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah berbeda. “Makanya kami menolak. Inflasi nasional itu semua provinsi diambil rata-rata maka inflasinya akan lebih kecil dengan inflasi daerah. Jika itu yang jadi acuan, kenaikan upah minimum 2017 hanya 8,5%,” ujarnya. Sementara pihaknya meminta kenaikan upah minimum tersebut paling kecil 20% tergantung daerahnya.

      Untuk itu dia meminta, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan berani mengambil sikap dan tidak menerapkan PP 78/2015 dalam menentukan UMK seperti yang dilakukan Gubernur Aceh. Bahkan dia menyebutkan, Gubenur Aceh berani menaikan UMK di daerahnya hingga 20%.

      “Kami juga minta minimal di Jabar kenaikan UMK 20%. Gubernur harus berani. Karena jika dilihat sudah tidak ada kepentingan apapun bagi gubernur di sisa masa jabatannya ini,” ujar dia.

      Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan memastikan tetap mengacu kepada PP 78/2015 dalam menetapkan upah minimum kabupaten/kota dan provinsi. Hal ini tidak bisa dielakan lagi karena merupakan perintah PP yang langsung ditandatangani Presiden.

      Dia menjelaskan, dasar penetapan upah pada tahun ini memang berbeda dengan terbitnya peraturan tersebut. Formula penghitungan upah minimum adalah inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pemerintah, selanjutnya dikali dengan upah tahun lalu. Dia melanjutkan, siapapun yang terlibat dalam penetapan upah minimum itu wajib mengacu pada PP 78/2015.

      Sehingga daerah tidak bisa seenaknya dalam menentukan aturan. Karena yang berhak mencabut atau menghapus PP 78 adalah pemerintah pusat. “Kalau ada usulanusulan untuk mengubah dari serikat buruh pekerja, tentu kami tampung dan akan kami sampaikan ke pusat,” katanya.

      Lebih lanjut Heryawan katakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima hasil penetapan UMK 2017 dari kabupaten/ kota. Karena kemungkinan masih dalam pembahasan di masing-masing daerah dan sesuai aturan diserahkan ke pemerintah provinsi paling lambat 40 hari sebelum 1 Januari tahun baru. “Tanggal 21 November untuk UMK,” ucapnya.

      Disinggung proses penetapan upah minimum provinsi, menurutnya pun saat ini masih dalam proses pembahasan oleh dewan pengupahan provinsi yang terdiri dari unsur buruh, pengusaha, dan pemprov.

      Penetapan UMP di Provinsi Jabar ini tergolong baru karena PP 78/2015 mewajibkan pemprov memberlakukan UMP. “Dulu boleh ada, boleh tidak. Di PP (78 2015) baru, harus ada,” katanya. Meski begitu, dia meminta agar seluruh pihak bisa tenang dalam menunggu pembahasan tersebut. “Dulu aturan (penghitungan upah minimum) ada, sekarang ada yang baru (PP 78 2015). Jangan khawatir, urusan menetapkan sudah pada ahli. Kabupaten/kota, provinsi pada ahli,” tandasnya.

      Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jabar Fery Sofwan mengatakan, pemerintah pusat melalui Menteri Ketenagakerjaan telah menetapkan inflasi sebesar 3,07% dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,18% sebagai formula penghitungan upah minimun. Menurutnya, keberadaan UMP ini penting karena menjadi acuan bagi kabupaten/kota dalam menetapkan UMK.

      “Ini juga menjadi acuan agar tidak ada perbedaan upah di satu perusahaan yang sama. Contohnya petani di PTPN, masa yang di Karawang 3,3 juta, tapi yang di Ciamis 1,3 juta,” katanya. Pihaknya memastikan UMP akan tuntas dan diserahkan ke Kementerian Ketenagakerjaan tepat waktu pada 1 November mendatang.(*).

        • Dibaca: 366 kali

        TCE-Plugin by www.teglo.info

         
                          

        Berita Terbaru

        Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan SUBANG (MGO) - Kapolsek Purwadadi Kab.Subang, Kompol Supratman S.sos memimpin langsung upacara peringatan Hari Pahlawan Nasiona...
        759 Anggota PPS Diambil Sumpah 759 Anggota PPS Diambil Sumpah SUBANG (MGO) – Sebanyak 759 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari 253 desa dan kelurahan di Kabupaten Subang dilant...
        Bupati : Wadah Nelayan PNTI Bupati : Wadah Nelayan PNTI SUBANG (MGO) – Bupati Subang, Imasa Aryumningsih menyatakan nelayan memiliki wadah dan media untuk menyalurkan keluhan se...
        Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa SUBANG (MGO) - Fungsi BPD di Kabupaten Subang bukan merupakan opsisi Kepala Desa (Kades) akan tetapi inovasinya untuk mengelola...
        PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PANTURA (MGO) - Kontraktor PT.Saneka yang mengerjakan proyek Drainase Cikampek-Sukamandi terkesan tertutup bagi publik.Pasalnya...