Diduga Tak Kantongi SPH Pemkab Subang Sertifikatkan Tanah Yang di duduki PT.Taekwang Dll.

      altSUBANG (MGO) – Para pejuang pertanahan Kabupaten Subang pertanyakan status tanah seluas 9.640 m2 yang disewa oleh PT.Taekwang. Pasalnya ketika PT.Taekwang memiliki hak sewa, sedangkan pemda Subang memiliki sertifikat tanah tersebut siapa yang telah memberikan SPH-nya.

      Para pejuang pertanahan, yakni Himpunan Petani Nanas (HPN) yang dipimpin oleh Memet Humaedin, Komnaspan yang dipimpin oleh Ketua Dewan Komite Daerah, Yuda Nurul Huda, dan Yayasan Al-Fatkhi yang telah 16 tahun memperjuangkan tanah milik Nyimas Entjeh Siti Aminah/Osah, yang sudah dialihkan namanya kepada Arifin Bin Abdurahman Alatas dan Zaeninal Asikin Bin M.Arifin yang sesusai amanatnya untuk diberikan kepada rakyat guna meng-aplikasikan UUD 45 pasal 33 ayat 3, yakni untuk kepentingan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang tertindas.

      “Kami harapkan PT.Taekwang segera urungkan niatnya untuk melanjutkan sewa tanah seluas itu, karena apabila PT.Taekwang menyewa lahan kepada pemkab Subang, sedang pemkab Subang bukan pemiliknya, sertifikat yang ada pun belum jelas SPH-nya, siapa alas haknya dan dari mana warkahnya, sementara pemiliknya belum memberikannya,”ujar  Ketua Himpunan Petani Nanas (HPN) Memet Humaedin kepada MGO.,Minggu (16/10-2016).

      Dan jelaskan pula, bahwa tanah yang diduduki PT.Taekwang, yakni sertifikat No 71 seluas 9.640 m2 pemda Subang belum memperoleh SPH-nya dari pemilik semula milik Nyimas Entjeh Siti Aminah/Osah, yang sudah dialihkan namanya kepada Arifin Bin Abdurahman Alatas dan Zaeninal Asikin Bin M.Arifin, yang saat ini pewaris syahnya bernama Mochamad Fatkhi Esmar, SH.MH. termasuk tanah lainnya yang telah disertifikatkan, yakni sertifikat No 70 seluas 807 m2, Sertifikat No 57 seluas 6.200 m2, sertifikat No 69 seluas 5.600 m2, , sertifikat No 75 seluas 6.610 m2 dan sertifikat No 71 yang berlokasi di Karanganyar seluas 12.980 m2.

      Selain tanah diatas, dipertegas Memet, bahwa tanah milik M.Fatkhi Esmar, SH.MH yang sudah mendapatkan keputusan yang legal mulai dari UU dan aturan lainnya yang berada di Kabupaten Subang terdapat sekira seluas 37 ribu hektar yang diduduki pemkab Subang, pengusaha Boklim, PT.Texmaco, PT.Rodomi Bangun Perkasa, PT.Agra Wisesa Widiatama, pengusaha swasta, BUMN (PTPN VIII-PT.SHS KR 1), dan lemabaga lain termasuk masyarakat.

      “Aneh memang, pemerintah hanya mendukung keinginan pengusaha besar, dan terkesan abaikan keinginan rakyat kecil yang sama-sama membutuhkan tanah, tempat tinggal dan tempat usaha. Rakyat besar bisa, kok rakyat kecil tidak bisa ya?, berarti pemerintah tak gubris UUD 45 pasal 33,”tegas Memet.

      Sedangkan Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Subang, Ahmad Sobari terkait statementnya yang menjelaskan keberadaan tanah pemda Subang sebanyak 6 tempat yang telah bersertifikat, ketika akan dikonfirmasi MGO, Rabu (12/10-2016), sekira pukul 09.00 WIB., Ahmad Sobari tidak ada ditempat, menurut keterangan pegawainya yang berada di meja tamu bahwa pimpinannya sedang ke Bandung dengan ibu Plt.Bupati dan sejumlah Kepala Dinas Lainnya.

      “Bapak tidak ada, sedang ke Gedung Sate Bandung bersama Ibu Bupati, lain waktu saja Pak,”ujar pegawainya yang belum diketahui namanya.(*). 

        • Dibaca: 823 kali

        TCE-Plugin by www.teglo.info

         
                          

        Berita Terbaru

        Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan SUBANG (MGO) - Kapolsek Purwadadi Kab.Subang, Kompol Supratman S.sos memimpin langsung upacara peringatan Hari Pahlawan Nasiona...
        759 Anggota PPS Diambil Sumpah 759 Anggota PPS Diambil Sumpah SUBANG (MGO) – Sebanyak 759 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari 253 desa dan kelurahan di Kabupaten Subang dilant...
        Bupati : Wadah Nelayan PNTI Bupati : Wadah Nelayan PNTI SUBANG (MGO) – Bupati Subang, Imasa Aryumningsih menyatakan nelayan memiliki wadah dan media untuk menyalurkan keluhan se...
        Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa SUBANG (MGO) - Fungsi BPD di Kabupaten Subang bukan merupakan opsisi Kepala Desa (Kades) akan tetapi inovasinya untuk mengelola...
        PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PANTURA (MGO) - Kontraktor PT.Saneka yang mengerjakan proyek Drainase Cikampek-Sukamandi terkesan tertutup bagi publik.Pasalnya...